Tamiang Layang, eksposia.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur (Sekda Bartim) Panahan Moetar SE MSi, menjelaskan kesiapan Pemkab Bartim dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, dalam Rapat Koordinasi dan Pengecekan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, tadi (Rabu, 7/2/2024).
Rakor juga dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan, perwakilan dari Polres Bartim, Kodim 1012 Buntok, Ketua KPU Kab Bartim, Ketua Bawaslu Kab Bartim, Ketua Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab Bartim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kab Bartim, dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab Bartim.
Sekda menyampaikan laporan terkait kesiapan yang dilakukan Pemkab Bartim, termasuk jumlah TPS per kecamatan beserta data kerawanannya di Kabupaten Barito Timur.
“Kami juga telah melaksanakan Tactical Floor Game tanggal 31 Januari lalu, yang berkaitan dengan pendistribusian dan pengamanan seluruh TPS. Juga simulasi penghitungan suara di Gedung Mantawara, untuk mengetahui kesulitan dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara nantinya. Dan bersama KPU Kab Bartim, kami juga telah melaksanakan rakor pendistribusian logistik,” demikian antara lain dipaparkan Sekda.
Untuk tanggal 14 Februari 2024, Sekda Bartim akan melakukan penugasan pada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf, untuk memantau dan membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara.
“Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu, Pemkab Bartim juga mengeluarkan peraturan. Pertamax adalah Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 130/21/Pem, tentang dukungan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Kedua, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 130/27/Pem, tentang penugasan ada hari pemungutan suara bagi seluruh kepala OPD. Dan juga, ada sesuatu yang baru, berupa dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” urai Sekda lebih jauh.
Adapun dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan, terbagi dalam dua definisi, yaitu kecelakaan kerja dan kematian, bagi petugas penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. -NIA
Foto dan sumber berita : Diskominfo Bartim
Editor : Wawan Soemarsono
Leave a Reply