Jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, baru saja menggelar Rapat Teknis Reformasi Birokasi, bersama dengan Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
Berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Barito Timur dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Inspektorat Kabupaten Barito Timur, BKPSDM, Dispenda, Disdukcapil, DPMPTSP, RSUD Tamiang Layang, Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kab Bartim dan Tim Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Bartim.
Rapat diselenggarakan menyusul hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hasil tersebut, telah dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia.
Rapat dibuka oleh Plt Assisten 1 Setda Bartim Aripanan P Lelu SH, yang menjelaskan bahwa Barito Timur baru pertama kali melaksanakan evaluasi, dan masih banyak yang harus dibenahi.
“Terutama dalam penyusunan road map, yang akan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, agar birokrasi verjalan dengan baik,” kata Aripanan.
Adapun dari pihak Pemprov Jateng, yang diwakili oleh Kabag Pegawai Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Yosios, SHut MSi, mengatakan, rapat pertama ini fokus pada konfigurasi agar pelaksanaan reformasi birokrasi di Barito Timur dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Kemenpan Polhukam akan mengundang seluruh kepala daerah di lingkup Kalimantan Tengah. Baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota untuk hadir dalam forum koordinasi dan konsultasi yang akan dilaksanakan di Palangkaraya pada tanggal 10 atau 11 Mei mendatang. Mereka diundang secara langsung karena akan ada pendatangan perjanjian kerjasama komitmen bersama, dalam melaksanakan implementasi reformasi birokrasi yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Tengah,” tutur Yosios memaparkan secara detail. – NIA/WAN
(Sumber berita ;dan foto; rilis Diskominfosantik Kab Bartim)
Leave a Reply